PATROLI.CO, MAKASSAR – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri keterlibatan Gubernur Sulawesi Selatan yakni Nurdin Abdullah dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Permintaan tersebut disampaikan ICW lantaran ditetapkannya Nurdin Abdullah sebagai tersangka secara resmi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.
“KPK perlu mendalami dugaan keterlibatan Nurdin dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya,” kata Peneliti ICW, Egi Primayogha pada Minggu, 28 Februari 2021.
Adapun salah satu proyek yang disebutkan oleh ICW, yaitu proyek infrastruktur Makassar New Port.
Sebelumnya, Nurdin diketahui pernah menggunakan kewenangannya untuk memberikan amdal terhadap dua perusahaan tambang, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur yang akan memasok kebutuhan proyek Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional.
“Nurdin juga diduga menekan bawahannya agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan amdal,” kata Egi.
Perusahaan tersebut lalu diketahui terafiliasi dengan dirinya dan berisikan orang-orang yang pernah menjadi tim sukses dalam kontestasi Pilkada. Perusahaan itu juga diketahui akan memasok kebutuhan proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional.
Menurut Egi, kasus suap dan gratifikasi yang melilit Nurdin menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur secara menyeluruh. Terlebih diketahui bersama bahwa pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masif dan menyebar di seluruh Indonesia telah menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.
“Kita perlu melihat bahwa nafsu untuk membangun infrastruktur justru dapat berimbas pada munculnya praktik-praktik korupsi yang meluas, bagi-bagi konsesi, serta kerugian bagi warga yang berlokasi di sekitar proyek infrastruktur,” papar Egi lagi.
Selain proyek lainnya, ICW juga meminta agar KPK menelusuri aliran dana dari uang suap yang diduga diterima oleh Nurdin Abdullah. Hal itu dirasa perlu untuk membuktikan adanya keterkaitan pihak lain yang kemungkinan turut menikmati uang tersebut, baik individu maupun organisasi seperti partai politik.
“Jika terbukti, maka pihak-pihak tersebut patut untuk ikut dijerat,” katanya.
Penelusuran mengenai aliran dana suap ini dianggap penting mengingat biaya politik dalam kontestasi pemilu di Indonesia amatlah mahal. Maka untuk menutupi kebutuhan pemilu, tak heran jikalau kandidat pejabat publik seperti kepala daerah kerap menerima bantuan dari pengusaha karena mereka dinilai perlu memberikan mahar politik kepada partai politik.
“Saat menjadi pejabat publik, ia akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan ‘balas budi’ ataupun memfasilitasi permintaan dari pihak-pihak tersebut.Upaya tersebut diantaranya adalah praktik-praktik korupsi,” tutur Egi.
Dalam kesempatan ini, Egi selaku perwakilan ICW juga menyayangkan tindak korupsi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Sulsel alias Nurdin Abdullah. Penyebabnya karena selama ini Nurdin dikenal sebagai sosok yang bersih serta inovatif. Ia bahkan pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng dan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI.
“Terkuaknya kasus yang menjerat Nurdin ini ke publik mengajarkan kita bahwa pengawasan publik tak seharusnya menciut tatkala menemui figur yang dirasa bersih maupun inovatif.
Bagaiamanapun, kita semua tahu bahwa pejabat publik memiliki kewenangan yang besar sehingga potensi penyelewengan pun akan selalu terbuka lebar,” ujarnya.
“Pengawasan ini krusial jika melihat kecenderungan publik yang sering kali melonggarkan pengawasannya atau permisif terhadap perilaku pejabat publik yang dikenal sebagai sosok orang baik,” tutup Egi.
Mirwan Hamid
Patroli.co 2021
