PATROLI, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang pertama adalah menghapus kemiskinan.
Menteri Eko menegaskan bahwa menghapus kemiskinan terutama di desa-desa dan daerah tertinggal kuncinya menciptakan aktivitas ekonomi. Disamping pengembangan infrastruktur (konektivitas jalan, listrik, internet), juga yang tak kalah penting adalah kerjasama dengan bank, kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pihak swasta dan lain-lain.
“Karena kemiskinan adalah the core problem dari seluruh problem yang menjadi goals SDGs,” kata Eko saat menjadi pembicara pada acara SDGs Annual Conference 2019 di Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Eko berpandangan bahwa untuk bicara mengenai kemiskinan adalah bicara aktivitas ekonomi yang mampu membuat orang-orang terutama di desa keluar dari kemiskinan.
Diakui Eko, seperti yang tengah dikerjakan sekarang, kemiskinan terjadi karena tidak ada aktivitas ekonomi di daerah-daerah miskin tersebut. Keadaan itu bisa terjadi karena berbagai faktor terutama infrastruktur, sehingga pemerintah secara masif membangun infrastuktur bukan hanya yang besar-besar tapi juga yang kecil-kecil di desa.
“Begitu infrastrukturnya ada, kita melakukan pendampingan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti swasta, BUMN, perbankan, supaya ada pendampingan,” tegas Eko.
Apabila ada economic aktivity, lanjutnya, otomatis kemiskinan akan berkurang, problem-problem di SDGs seperti edukasi, stunting, otomatis akan terselesaikan. “Kuncinya ada di pendampingan dan ajak semua stakeholder,” sambung dia.
Mendes Eko memberikan paparan tentang inovasi pembiayaan SDGs untuk pembangunan desa. Menurutnya perlu bisnis model untuk aktivitas ekonomi dengan menerapkan bisnis model pembangunan desa melalui program unggulan Kemendes PDTT yaitu pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan pengembangan BUMDes.
Menurut Eko, output dari pembiayaan yang perlu dilakukan adalah mempertemukan private sektor dengan pimpinan daerah, pasalnya usulan yang paling tahu adalah pimpinan daerah itu sendiri.
“Dari situ terjadi kesepakatan, kita tinggal bantu, pemerintah dari kementerian terkait, termasuk dari bank. Dan buat bank dengan uang yang sama itu dipakai untuk modal kerja BUMDes, memberikan KUR kepada petani dan kepada dunia usaha,” terang Eko.
Bisnis model seperti itu menurut Eko mudah di ditiru oleh masyarakat. Kuncinya adalah bagaimana mengurangi kemiskinan karena pemerintah telah memberikan subsidi-subsidi yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi tergantung.