PATROLI.CO, JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian dinilai layak menjabat sebagai menteri dalam negeri (Mendagri) di Kabinet Indonesia Kerja II.
Dengan segudang prestasi yang dimiliki jenderal polisi bintang empat itu selama memimpin Polri diharapkan bisa ditularkan ke kementerian dalam negeri (Kemendagri).
Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta mengatakan, isu radikalisme di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi poin kenapa Tito dianggap layak menjadi mendagri.
Apalagi Tito punya keahlian dan pengalaman memerangi radikalisme.
“Jika Pak Jokowi memilih Tito Karnavian jadi mendagri, tentu itu sebuah keputusan yang sangat tepat,” kata Stanislaus Riyanta, Selasa (22/10/2019).
Diketahui sebelumnya, Tito sudah dipanggil menghadap Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota kabinet, Senin (21/10). Sehari setelahnya, DPR menerima surat Presiden Jokowi terkait permohonan pengunduran diri Tito sebagai kapolri, Selasa (22/10).
Kejutan tersebut juga menyertakan pengganti Tito, yakni Komjen Ari Dono sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Saat dipanggil ke istana, Tito menolak berspekulasi mengenai jabatan barunya yang menanti di periode kedua Jokowi.
Namun, dari kabar yang beredar, Tito akan menempati posisi mendagri. Posisi ini dinilai relevan dengan menguatnya isu radikalisme di kalangan PNS.
Selain itu, rekam jejaknya di institusi Polri patut diperhitungkan. Apalagi kebijakan Promoter (profesional, modern dan terpercaya) yang digaungkannya di tubuh Polri telah membuat institusi ini menjadi institusi nomor tiga yang dipercaya masyarakat.
Survei terakhir Alvara Research Center menyebutkan, selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019, Polri mendapatkan nilai 78,1 persen sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi dan berada di peringkat 3 setelah TNI dan KPK.
Sejumlah kalangan juga menilai keberhasilan kebijakan Promoter ini telah mendorong SDM Polri dapat bekerja semakin profesional. Selain Alvara Research Center, survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap Polri juga diberikan LSI dan Litbang Kompas dalam surveinya medio 2018 lalu.
Kedua lembaga ini menyatakan sejak era Reformasi, Polri belum pernah mendapatkan kepercayaan sebesar ini. Selain survei dalam negeri, lembaga survei Internasional seperti Gallup juga pernah merilis, Indonesia berada pada posisi ke-9 negara dengan kepercayaan terhadap kepolisian. (*)