Dirgahayu 55 Tahun Partai Golkar

Oleh : Indra J Piliang
Kolumnis & Gerilyawan
(Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara)

PATROLI.CO, JAKARTA – Hari ini, bertepatan dengan Pelantikan Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024, adalah puncak HUT Partai Golkar ke-55. Tanggal kelahiran Partai Golkar diambil dari pendirian Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) pada 20 Oktober 1964. Sebanyak 61 organisasi fungsional bergabung.

Namun, perkembangan yang pesat menyebabkan total 291 organisasi fungsional berada dalam barisan. Tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) menampung 291 organisasi itu, yakni Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pertahanan Keamanan (Hankam), Gerakan Karya Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.

Dalam 55 tahun perjalanan, Golkar yang semula berseberangan dengan partai politik, bersalin rupa menjadi Partai Golkar pada tahun 1998. Enam Ketua Umum Golkar dan lima Ketua Umum Partai Golkar menjadi nahkoda.

Lima orang berasal dari kalangan militer, yakni Djuhartono, Suprapto Sukowati, Amir Moertono (dua periode), Sudharmono, dan Wahono. Enam sipil, yakni Harmoko, Akbar Tanjung, Muhammad Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie (beserta HR Agung Laksono dalam kepengurusan kembar), Setya Novanto, dan Airlangga Hartarto. Dibandingkan dengan kepemimpinan sipil, ternyata kepemimpinan militer lebih stabil.

Fase krusial dalam perjalanan Golkar terjadi pada masa Ketua Umum Sudharmono (1983-1988). Sejumlah tokoh gerakan mahasiswa 1966 dibujuk dan sekaligus ‘dibajak’ masuk Golkar, yakni Fahmi Idris, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Abdul Latief, Pontjo Sutowo, Muhammad Jusuf Kalla, Aulia Rahman, Freddy Latumahina, Siswono Yudhohusodo, hingga Sarwono Kusumaatmadja.

Mereka menghadapi Pemilu 1987 yang ‘berat’. Kelompok ini biasa berkumpul di seberang Kantor Sekretariat Negara RI dalam wadah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Kelompok inilah yang pascareformasi memberikan harkat dan martabat bagi Partai Golkar moderen.

Sekalipun tidak lagi menjadi wadah bersama dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (POLRI) yang bukan anggota aktif, Partai Golkar masih menjadi daya tarik bagi kelompok fungsional dan profesional.

Kelompok fungsional adalah kalangan yang non partai politik, terutama berlatar-belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa lalu atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non aktif di masa reformasi. Belakangan, kelompok dengan latar belakang Jalur A (Angkatan Bersenjata RI) dan Jalur B (Birokrasi) ini masuk ke pelbagai partai politik.

Dua orang calon wakil gubernur DKI Jakarta yang disodorkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, semula adalah PNS yang mengundurkan diri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Sementara, kelompok profesional yang bergabung ke dalam Partai Golkar lebih banyak berasal dari keluarga-keluarga politik di daerah. Sama sekali tidak terdapat data tentang berapa lembar kartu Nomor Pokok Anggota Partai Golkar (NPAPG) yang berhasil dikeluarkan setiap tahun.

Fase modernisasi keanggotaan dengan cara pemberian kartu NPAPG dengan ‘hadiah’ asuransi, sempat terjadi dalam masa kepengurusan Aburizal Bakrie.

Hanya saja, kesulitan dalam membayar premi asuransi yang dibebankan kepada anggota legislatif terpilih membuat program itu seperti tak lagi berlanjut. Urusan pembuatan NPAPG baru terjadi ketika menjelang Pemilu atau Pilkada, guna memenuhi persyaratan sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah.

Selama sebelas kali mengikuti pemilu legislatif sejak 1971, Golkar mampu meraih tujuh kali juara satu dan empat kali runner up jika dihitung dari perolehan kursi di DPR RI. Jumlah perolehan kursi DPR RI Golkar enam kali mengalami penurunan, empat kali bertambah.

Dalam empat kali keikut-sertaan sebagai partai politik pengusung Capres dan Cawapres sejak Pilpres 2004, koalisi Partai Golkar kalah tiga kali dan berhasil satu kali.

Keunggulan komparatif yang dimiliki kader-kader Partai Golkar di legislatif, membuat status sebagai oposisi atau tidak duduk di kabinet hanya berlangsung sementara dalam tiga periode terakhir. Setiap menjelang pemilu dan pilpres, Partai Golkar selalu memiliki kader-kader utama yang duduk di kabinet.

Pemilu dan Pilpres 2019 membuka cerita baru bagi Partai Golkar. Sebagai runner upperaih jumlah kursi di DPR RI dan pemenang Pilpres dalam koalisi, Partai Golkar memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. Beban mental sebagai ‘partai politik yang tak bisa menghindar dari kursi kabinet’ sama sekali hilang. Ibarat pertandingan bola, skuad Partai Golkar bukan hanya hadir sebagai pemain pengganti, melainkan sejak peluit pertama dibunyikan.

Apalagi, dalam fase penempatan kader-kader dalam tubuh DPR, DPD dan MPR, Partai Golkar nyaris dominan. Bukan saja berhasil menempatkan Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR RI, Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukham, namun juga mampu menempatkan Fadel Muhammad sebagai Ketua Fraksi DPD RI dalam MPR RI, Mahyuddin sebagai Wakil Ketua DPD RI, bahkan juga La Nyalla yang merupakan kader KOSGORO sebagai Ketua DPD RI. Bisa dikatakan kelima nama itu adalah Pandawa Lima yang masih berada dalam naungan pohon beringin.

Usai pelantikan Presiden dan Wapres hari ini, kabar berikut yang hendak didengar atau dibaca oleh seluruh pemilih Partai Golkar adalah nama-nama yang masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

Perhitungan minimalis berdasar kekuatan dalam tubuh DPR RI paling tidak membawa tiga kader utama Partai Golkar duduk di kabinet. Maksimalis, empat kader Partai Golkar, ditambah dengan mereka yang masuk kategori kader fungsional atau belakangan disebut sebagai profesional.

Andai perhitungan 55% profesional (fungsional) dan 45% partai politik terlaksana dalam matrikulasi kabinet, bakal terdapat 18 nama dari profesional dan 16 nama dari partai politik. Tiga sampai empat nama dari Partai Golkar sudah merupakan amanah yang besar. Beban yang berada di pundak mereka, seusia 55 tahun Golkar.

Mereka bukan hanya wajib menjadi eksekutor utama dari program-program negara kesejahteraan (welfare state) yang dicanangkan Partai Golkar, tetapi juga disertai dengan harapan akar, batang, dahan, ranting, daun, hingga bunga, buah dan pucuk pohon beringin tua ini tetap kuat dan rimbun.

Di luar itu, sebagai organisasi kepartaian yang paling maju, moderen, serta punya nuansa dialektika yang terbuka, serta terikat dalam suksesi lima tahunan yang mapan, Partai Golkar seyogianya makin menonjol dalam panggung pertaruhan ideologi politik kelas dunia.

Partai Golkar sedapat mungkin juga hadir di negara-negara lain, sebagaimana Indonesia Aid sudah dicanangkan guna berkompetisi dengan USAID, AUSAID dan sejenisnya.

Inilah fase yang tepat bagi Partai Golkar dalam berhadapan dan bersaing program dengan partai-partai politik besar lain, seperti Partai Baratiya Janata dan Partai Kongres di India, Partai Komunis di China, Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat, pun Partai Buruh dan Partai Liberal di negara-negara yang mendapat pengaruh dari Inggris dengan sistem parlementernya.

Kehadiran semacam International Golkar Institute (IGI) diharapkan mampu untuk berhadapan dengan kalangan ilmuwan politik, langsung di negara-negara bersangkutan. Kualifikasi sumberdaya manusia dalam tubuh Partai Golkar sudah memenuhi syarat.

Para dutabesar atau mantan dutabesar bisa menjadi awal dari kelompok pionir ini, begitu juga mantan-mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, beserta veteran-veteran dari legislatif dan eksekutif. Ditambah dengan kalangan muda yang potensial sebagai tenaga manajemen, operasional, hingga ahli, wujud senioritas Partai Golkar bisa ditunjukkan.

Sudah bukan zamannya lagi Partai Golkar hanya jadi pemain-pemain yang jago di kandang…

Dirgahayu Partai Golkar ke-55.

Jakarta, 20 Oktober 2019

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours