PATROLI.CO, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur kerakyatan pada 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur kerakyatan tetap menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.
“Program-program tersebut tersebar di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat melalui skema pembiayaan,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema padat karya tunai (PKT) yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pembangunan Jembatan Gantung, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
Khusus program P3TGAI pada tahun 2020 akan tersebar di 6.000 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp1,35 triliun melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Program PKT lainnya yang akan dilanjutkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga adalah pembangunan jembatan gantung penghubung antardesa yang terpisah sungai guna mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antarwarga.
Pada tahun 2020, jembatan gantung baru yang diprogramkan untuk dibangun sebanyak 148 unit tersebar di seluruh pelosok di tanah air dengan total anggaran sekitar Rp527 miliar.
Untuk di Bidang Cipta Karya, pada tahun 2020 Kementerian PUPR menganggarkan program infrastruktur kerakyatan sebesar Rp2 triliun yang terdiri dari program KOTAKU Rp275 miliar dengan target 275 kelurahan, PISEW Rp540 miliar dengan target 900 kecamatan, SANIMAS Rp113 miliar dengan target 226 lokasi, PAMSIMAS Rp699 miliar dengan target 2.967 desa, TPS3R Rp86,4 miliar dengan target 144 lokasi, dan SPAM Perdesaan Padat Karya Rp22 miliar dengan target 60 lokasi. (*)