PATROLI.CO, BATAM – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemprov dan Polda Kepulauan Riau (Kepri) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada tahun 2020.
Kegiatan dihadiri, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK, Plt Gubernur Provinsi Kepri yang diwakilkan oleh Sekda Provinsi Kepri DR. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si., Ketua DPRD Provinsi Kepri, Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Pejabat Eselon I Provinsi Kepri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepri.
Dalam Sambutannya, Kapolda Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK, menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada semua undangan yang telah hadir pada kegiatan hari ini di Rupattama Polda Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, (14/2/20).
“Sebagai informasi pada bulan September nanti di Provinsi Kepri akan digelar pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati secara serentak. Khusus di Provinsi Kepri ada Pemilihan Gubernur serta di 6 Kota dan Kabupaten menggelar Pemilihan Wali Kota dan Bupati,” ungkap Kapolda.
Anggaran Pengamanan Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Provinsi pada tahun 2020 yang diterima dari Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini sebesar Rp. 16.485.837.000.
Lebih lanjut, Kapolda mengharapkan, pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati dapat berjalan aman, damai, lancar dan kondusif serta tidak ada terjadi pertentangan maupun provokasi di dalam pelaksanaan ke depannya.
“Harapan kami ke depan, mari bersama-sama saling memberikan masukkan dan berkomitmen yang sama untuk mengamankan Bunda Tanah Melayu, Negeri Segantang Lada Kepulauan Riau yang kita cintai bersama. Insya Allah akan dimudahkan dan dilancarkan,” harapnya.
Di tempat yang sama, Sekda Provinsi Kepri, DR. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si, mengatakan, tahun 2020 akan dipenuhi dengan agenda politik daerah khusunya pemilihan Kepala Daerah yang secara serentak dilaksanakan di beberapa daerah termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.
“Segala persiapan baik dari segi teknis maupun berbagai hal yang menunjang sudah mulai dipersiapkan, salah satunya yaitu dalam segi pengamanan yang harus dipupuk sejak dini guna mewujudkan keamanan dan masyarakat di Kepri tidak mudah terpecah belah,” ujarnya.
Dalam rangka melaksanakan pengamanan tersebut pihak kepolisian perlu mendapat dukungan, untuk pembiayaan operasional seperti hal nya pihak-pihak lain yang terlibat dalam Pilkada seperti KPU dan Bawaslu telah dilaksanakan NPHD.
Untuk proses pertanggungjawabannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 yang mengatur penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
Reporter: Wijaya Siringoringo
Editor: Joko Purwono
Copyright: patroli.co 2020