PATROLI.CO, LEBAK – Upaya Pemerintah Pusat dalam pemerataan pembangunan dengan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendapat apresiasi dan dukungan dari Ormas Badak Banten dan Aliansi Masyarakat Cerdas.
Ketua Umum Ormas Badak Banten, Buya Sujana Karis memaparkan, bahwa melalui Kementrian PUPR telah melakukan kajian dengan waktu yang sangat panjang dalam dokumen pemaparan studi kelayakan pembangunan Bendungan Pasirkopo pada 16 Juli 2020.
“Semua tahapan perencanaan dan studi kelayakan sudah selesai dari tahun 1995 sampai dengan 2020. Tentu saja dengan biaya yang bukan sedikit telah digelontorkan,” kata Buya, Selasa (2/3/21).
Namun, Buya merasa janggal diujung eksekusi pembangunan Bendungan Pasirkopo muncul demo segelintir orang di wilayah Desa Cisimeut Raya yang merupakan 1 diantara 6 desa yang terdampak langsung untuk pembangunan Bendungan Pasirkopo Leuwidamar, sedangkan di 5 desa lainnya tidak ada gerakan penolakan.
“Masyarakat hanya menanti kepastian dimulainya pembebasan lahan setelah tim kajian dan survey mengukur, mendata, dan mengisi kuesioner,” kata Buya.
Sejumlah kejanggalan dalam penolakan itu terlihat misal apabila dilihat beberapa orang bukan dan tidak memiliki tanah yang terdampak langsung, bahkan ada yang pada saat sosialisasi awal mendukung dan telah menandatangani dukungan.
“Kejanggalan ini sarat dengan upaya setingan sangat kental terasa dimana respon pemda sangat cepat dan luar biasa kilat dengan mengakomodir demo yang hanya berjumlah puluhan. Lalu di blow up seolah olah demonya besar, dan ujungnya dalam surat bupati menyatakan menawarkan dipindah ke leuwikopo Gunungkencana,” tutur Buya Karis dan Aliansi Masyarakat Cerdas (AMC).
Adanya kejanggalan diduga setingan, Ormas Badak Banten bersama Aliansi Masyarakat Cerdas merasa terpanggil untuk mendampingi suara masyarakat yang mendukung pembangunan bendungan yang lebih banyak dan selama ini hanya terdiam karena takut.
“Yntuk tanah tumpah darah kami siap mendampingi masyarakat tertindas. Orang tua saya adalah Pejuang pembangunan mengajarkan Keiklasan dan Kejujuran dalam membela masyarakat, mudah mudahan ini menjadi Awal dari perlawanan hegemoni dinasti. Lawan kepentingan monopoli pembangunan pasirkopo dengan upaya mau memindahkan lokasi dan ingin menjadi pahlawan kesiangan,” tandas Buya.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Cerdas (AMC) ingin memastikan baik masyarakat mendukung ataupun menolak pembangunan, lahir dari kejujuran dan hati nurani masyarakat, bukan dari Kepentingan segelintir orang yang ingin berdagang dengan berkedok aspirasi masyarakat.
“Kami AMC mendorong mentri bahkan Presiden untuk investigasi kejanggalan Polemik pembangunan Pasirkopo Leuwidamar. Karena yang berhak menetukan nasib masyarakat terdampak adalah orang orang yang terdampak,” tutupnya.
Anton Hermawan
Patroli.co 2021