PATROLI.CO, SERANG – Walikota Serang menyatakan pihaknya keberatan terkait rencana Pemprov Banten yang akan menjadikan Kelurahan Sayar di Kota Serang sebagai tempat permakaman khusus Covid-19.
“Kalau mau beli tanah di Sayar di Kota Serang, saya kira harus koordinasi dulu lah. Terutama dengan masyarakat dan dengan Pemerintah Kota Serang. Selama tidak ada koordinasi, Pemerintah Kota Serang tetap menolak untuk pembelian tanah tersebut. Selain itu RT/RW di situ merupakan ruang terbuka hijau,” ucapnya, Senin (13/4/2020)
Walikota Kota Serang menyayangkan selama ini Pemprov Banten kurang koordinasi dengan Pemkot Serang terkait penanganan Covid-19 di Kota Serang. Seharusnya Gubernur Banten mengajak bicara langsung dan turun ke masyarakat di Kota Serang sehingga kebijakan penanganan Covid-19 dapat bersinergis, tidak tumpang tindih.
Selama ini ia kesulitan mendapatkan akses langsung ke Gubernur Banten, padahal Kota Serang adalah Ibukota Banten yang harus mendapat perhatian lebih dari kota-kabupaten di wilayah Banten.
”Saya lebih mudah akses ke Gubernur Lampung daripada Gubernur Banten. Selama ini saya susah komunikasi langsung dengan Gubernur. Pernah ada chat Whatsapp, itu juga gak tahu dari ajudannya atau siapa,” ucapnya.
Usul Pulau Lima
Wacana Pemprov Banten yang akan menjadikan Sayar Kota Serang sebagai wilayah pemakaman khusus Covid-19 mendapat reaksi dari Pemkot Serang.
Walikota Serang Syafrudin mengusulkan kepada Pemprov Banten jika ingin ada pemakaman khusus Covid-19 lebih baik di Pulau Lima, Kasemen daripada di Sayar, Taktakan.
Terlebih dikatakan Syafrudin sampai saat ini belum ada koordinasi dari Pemprov Banten kepada Pemkot Serang terkait dengan wacana tersebut.
“Kalau menurut saya harus koordinasi dulu terutama dengan masyarakat, dengan lurah, dengan camat kalau keberatan jangan dipaksa kuburan Covid-19 disitu,” ujarnya.
Kata Syafrudin, apabila masyarakat tidak setuju, Pemkot Serang pun tidak akan mengizinkan Pulau Lima dijadikan pemakaman khusu Covid-19.
“Butuh sosialisasi juga ke masyarakat kalau masyarakat gak setuju mah sudah jelas Pemkot juga tidak setuju, penekanan kepada pemprov untuk melakukan koordinasi dengan lurah dan camat setempat,” terangnya.
Reporter; Jariah
Copyright: patroli.co 2020