PATROLI.CO, LEBAK – Warga perwakilan masing-masing RT dan kampung mendatangi kantor Desa Pabuaran, Kecamatan Rangkasbitung untuk menanyakan biaya pengurusan surat-surat yang diduga adanya Pungli.
Salah satu warga, Deden Supriadi mengatakan, tujuan warga mendatangi kantor desa menanyakan biaya pengurusan surat-surat serta menyampaikan beberapa syarat pungli yang diduga dilakukan pihak desa.
“Kami datang bukan untuk demo atau aksi, kami hanya ingin musyawarah damai, tapi kenapa informasi yang kami dapat justru kepala desa malah menelpon pihak Kepolisian. Memangnya kami melakukan tindak pidana?? tidak kan,” ujarnya heran.
Deden menegaskan ingin musyawarah terkait biaya-biaya pengurusan surat, semisal jika masyarakat hendak membuat BPJS dikenakan biaya sebesar Rp150.000.
“Masyarakat darimana uangnya jika harus membayar biaya pembuatan kartu BPJS. Intinya persoalan di desa Pabuaran ini sangat rumit dan harus segera diselesaikan,” ujarnya geram.
Saat ini, kata Deden, pelayanan desa pun tidak maksimal dengan tidak hadirnya pegawai desa.
“Bapak boleh cek sendiri ke dalam, sepi dan hampir tidak ada pegawainya, bagaimana pelayanan ke masyarakat bisa maksimal,” katanya.
Supriadi, salah satu ketua RT mengaku jika pada program BPNT masyarakat diminta uang Rp10.000.
“Tiap BPNT turun, warga pemerima program BPNT diminta uang 10 ribu oleh oknum pegawai desa berinisial S,” ujar Supriadi.
Sementara itu, kepala Desa Pabuaran, Udin Jack, ketika dihubungi wartawan terkait adanya warga yang mengerudug kantor desa, tidak bisa berkomentar banyak, ia hanya mengaku sedang di luar desa.
“Maaf, saya sedang di luar desa. Nanti saya hubungi ya,” kata Kades.
Reporter: Anton Hermawan
Copyright: patroli.co 2020