PATROLI.CO, PADANG PARIAMAN – Masyarakat Ketaping merasa tidak puas dengan kinerja pihak perangkat nagari untuk menyelesaikan tuntutannya terkait Bantuan Sosial (Bansos) sehingga kembali melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi di Kantor Wali Nagari, Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Senin (18/5/20).
Menanggapi hal tersebut, Wali Nagari Alwis Jaya Amd mengatakan, Kegiatan Biasa ke Kantor Harus Menerima Masyarakat dan menyampaikan bahwa pihaknya mempunyai data DTKS sebanyak 549 kk kemudian 300 kk dari penerima BLT dan penerima sembako dan PKH kemudian 200 kk di antaranya adalah data sosial non sembako sedang kan data keseluruhan yang ada di nagari Ketaping berjumlah 3500 KK lebih kurang sesuai dari intruksi pemerintah 549 KK bantuan untuk nagari Ketaping.
“Bantuan BST tersebut ber angsur angsur keluar 226 KK dan kemaren baru keluar sebanyak 178 KK,” terangnya.
Lanjut, Alwis menjelaskan, data 549 KK tersebut bukan pemerintah nagari yang mendata. data tersebut diambil dari data tahun 2013 dan di perbaharui pada tahun 2015 yang di jadi kan patokan oleh dinas sosial yang belum di ubah sampai saat ini. Oleh karenanya, ada orang yang ekonominya sudah mampu dan sudah mempunyai mobil masih mendapat kan bantuan tersebut.
“Kami tekan kan kepada seluruh masyarakat bahwasanya kami dari pihak pemerintahan nagari tidak berwenang meng otak Atik data tersebut,” jelas Alwis.
Sementara, warga meminta, kedepan nya ada bantun dari pihak mana pun untuk masyarakat agar melibat kan warga sebagai panitia pelaksana jangan selalu mengandal kan wali korong/ jorong saja yang mana selama ini diduga hanya mementingkan keluarga dekatnya.
“Kapan kami ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk salah satu Bapak tua seorang warga yang umuran 80 tahunan bernama pak sukur sudah puluhan tahun tinggal di Ketaping tidak pernah mencicipi satupun bantuan dari pemerintah, walaupun satu bungkus mie instan sekali pun tidak pernah,” ucap bapak tersebut. (Efendi)
