PATROLI.CO, PANDEGLANG – Kasi Kesos Kecamatan Pulosari H. Masduki Msi membuka data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengungkapkan adanya perbedaan data BPS dan Dinsos.
“Dalam melaksnakan program bantuan kami masih mengacu kepada Data BPS, sebab data tersebut juga atas dasar survei 5 tahun sekali, adapun kami usulkan data baru, tapi tetap sistem memakai data tunggu dan itu tidak bisa dicoret atau digantikan,” terang H. Masduki kepada Patroli.co di ruang kerjanya, Senin (29/6/20).
Dikatakannya, dari 3100 KPM dari jumlah 32.355 keseluruhan masyarakat Pulosari yang terealisasi Penerima Bantuan kisaran 2480 penerima program, jadi jumlah angka yang tersisa adalah 620 warga kurang mampu, adapun data baru yang diusulkan ke pusat tetap menggunakan data tunggu yang 620 tersebut.
“Sekarang kami akan gunakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ( SLRT ), 50 Desa sudah mulai gunakan sistem tersebut dan kita akan tau dari sistem tersebut data riil masyarakat miskin yang berkategori,” ungkapnya.
Menurutnya, SLRT tersebut bisa membantu dan mendata masyarakat miskin yang rentan terhadap penerimaan program.
“Sementara ini yang sedang berjalan kami tidak tahu ada perubahan apa dalam waktu jangka 5 tahun data survei masyarakat miskin, apakah dia sudah mulai mapan atau sebaliknya,” katanya.
“Butuh survei kembali untuk memastikan data terbaru masyarakat yang Tercatat di BPS sebagai Penerima program, apakah memang mereka masih layak atau tidak,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua GEMPITA Pandeglang, M. Yaya yang selalu peduli dalam memantau bantuan program masyarakat miskin menilai bahwa itu tidak adil bagi masyarakat yang benar benar miskin, jika pemberian bantuan harus merujuk data tunggu hasil survei 5 tahun sekali.
Lanjut M. Yaya menegaskan, kepada masyarakat yang memang sudah mulai mapan tapi tercatat dalam angka kemiskinan agar jujur jika memang sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan.
“Kami berharap pada masyarakat yang awalnya di beri bantuan namun dalam waktu 5 tahun ada perubahan peningkatan pendapatan, jadi agar terlihat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program penuntasan kemiskinan, dan kami berharap Pemerintah setempat harus tegas menyikapinya, perlu adanya penghapusan data yang sudah mapan dan mandiri,” tegasnya.
Pihaknya juga akan selalu memantau dan mengawasi data tersebut dan berencana lakukan survai kelayakan orang miskin di wilayahnya.
“Kami akan selalu instruksikan anggota untuk melakukan survei kelayakan masyarakat penerima bantuan, agar seluruh pendamping dapat memastikan layak tidaknya masyarakat penerima manfaat,” tutupnya.
Reporter: Rudi Dermawan
Copyright: patroli.co 2020
