PATROLI.CO, SERANG – Ketua Komite SDN 01 Cikande Permai, Parman menanggapi pemberitaan terkait penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di media online dengan judul “Wali Murid Keberatan Beli LKS di SDN 01 Cikande Permai”.
“Iya memang kami selaku komite sekolah yang menghandle penjualan LKS tersebut. Namun harganya tidak disamarkan atau relatif,” kata Parman kepada Patroli.co di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang pada 23 Januari 2021.
“Terkait berita yang dilontarkan ke saya intinya sebetulnya relatif ya kalo bahasa yang dicantumkan di berita, karena saya menghargakan seperti itu atau tidak pyur dan tidak samaratakan harganya. Ada yang cuma Rp 50 ribu, ada yang Rp 100 ribu, ada yang digratiskan, dan ada yang separo harga,” terang Parman.
Parman juga mengatakan, bahwa dirinya ditunjuk untuk kelola di sekolah tingkat SMP 01 dan SMA 01 Cikande sebagai ketua Komite Sekolah. Ia juga mengaku telah berkecimpung sebagai ketua komite sekolah selama 13 tahun, jadi persoalan dan kendala selalu ada setiap tahunnya. Bahkan sudah beberapa kali dipanggil Ombudsman, dewan pendidikan, komisi 5, inspektorat, dan dipanggil saber pungli guna klarifikasi macam ini.
“Penjualan LKS ini hampir menyeluruh untuk sekolah sekolah yang ada di Kecamatan Cikande menjual LKS yang dilakukan oleh pihak sekolah langsung dengan harga bervariasi atau relatif bahkan harganya yang lebih tinggi justru tidak di ekspos oleh media,” kata Parman.
“Sebetulnya penjualan LKS ini tidak boleh atau tidak juga dilarang sepanjang sudah dilakukan musyawarah terhadap orang tua murid dan juga laporannya,” ucap Parman menambahkan.
Sementara itu, beberapa orang tua murid yang dipetik keterangannya, Senin (01/02/2021) salah satunya sebut Kucrut mengaku selama ini tidak pernah ada undangan rapat atau musyawarah terkait biaya biaya ataupun perihal pembelian LKS.
“Selama ini tidak pernah ada tembusan dan pemberitahuannya untuk dilakukan rapat orang tua di sekolah anak saya, tidak pernah,” katanya.
“Sebetulnya kami orang tua bingung, dana BOS itu buat apa, padahal regulasinya sudah jelas, itu yang saya pahami sebagai orang awam, bukankah sudah di cover semua itu, mengapa masih ada pungutan pembelian LKS? Itu sangat membebani saya. Belum lagi pulsa, paket apalagi kalau ada anak yang belum punya hape, ya harus beli Hp, dimasa Covid19 gini susah cari uang makin pusing dengan biaya biaya LKS juga,” tutupnya.
Shauth Maressha
Patroli.co 2021