Wali Kota Padang Serahkan LKPD ke BPK Perwakilan

PATROLI.CO, PADANG – Wali Kota Padang H.Mahyeldi Ansharullah secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor BPK Katib Sulaiman, Senin (9/3/20).

Wali Kota Padang Mahyeldi menjelaskan, LKPD Kota Padang dibandingkan dengan tahun yang lalu laporan keuangannya lebih baik, ini adalah suatu tanda laporan keuangan Pemerintah Kota Padang ke depan pengelolan keuangan dan kinerjanya ataupun dari outcamenya sangat baik.

Pengelolaan keuangan bukan hanya pekerjaan selesai, namun sejauh mana pekerjaan dilakukan Pemerintah Kota Padang berdampak kepada penyelesaian dan bermanfaat kepada masyarakat. Tentu ada peningkatan indek pembangunan Manusia bahwasanya IPM Pemerintah Kota Padang jauh lebih meningkat tahun 2019 ini dibandingkan dengaan tahun 2018.

Mudah-mudahan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Padang lebih baik lebih tepat sasarannya dan memberikan outcame kepada Indek Pembangunan Manusia (IMP).

LKPD Tahun 2019, Pemerintah Kota Padang menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.

“Sebagaimana dalam penerapan penyajian laporan keuangan berbasis aktual ini, pemerintah daerah menyadari bahwa banyak manfaat yang dihasilkan dari pelaporan keuangan yang berbasis aktual,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menyampaikan, pengelolaan keuangan tidaklah mudah tentunya pemerintah kota Padang sangat mengharapkan bimbingan dari BPK RI Perwakilan Sumbar. Hal ini demi mewujudkan laporan keuangan Pemko Padang lebih transparan dan akuntabel.

“Kami di pemerintah daerah Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumbar telah banyak memberikan masukan dan perbaikan pada saat pemeriksaan. Sehingga laporan keuangan Pemerintah Kota Padang di harapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Berharap, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kita di Pemerintah Kota Padang mendapatkan opini yang terbaik berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumbar,” ucap Mahyeldi.